Pengertian Hukum Bisnis, Tujuan, dan Fungsinya

Pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuady adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung berjalannya suatu usaha, usaha, atau kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Selain dibuat untuk mencari keuntungan, hukum bisnis juga dibuat untuk mengatur dan melindungi usaha atau kegiatan bisnis dari risiko buruk yang mungkin terjadi.

Sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang bisnis ini, kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tetap pada jalur yang telah ditetapkan.

Hukum bisnis di Indonesia telah diatur dalam suatu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan, mulai dari aturan pendirian badan usaha, penanaman modal atau penanaman modal, ketenagakerjaan, asuransi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. atau bisnis.

Berikut beberapa informasi terkait hukum bisnis, mulai dari fungsi, tujuan, sumber, dan beberapa contoh hukum bisnis.

Tujuan hukum bisnis

Berikut beberapa tujuan hukum bisnis yang harus kita pahami.

• Adanya undang-undang bisnis bertujuan untuk mengatur dan melindungi berbagai jenis usaha atau usaha perdagangan yang dijalankan, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha kecil seperti UMKM.
• Hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin dilakukan oleh pihak lain.
• Mewujudkan kegiatan usaha yang aman, tertib, damai, dan adil bagi seluruh pelaku usaha, sehingga kita dapat memperoleh manfaat bersama.
• Menjamin keamanan pada saat pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga proses berjalan lancar tanpa hambatan.
• Untuk mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.
• Mewujudkan kepuasan dalam kehidupan manusia.

Fungsi hukum bisnis

Selain bertujuan untuk melindungi dan mengatur kegiatan usaha agar tetap aman dan tertib, hukum bisnis juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

• Mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha, agar usaha atau usaha yang dijalankan tetap pada jalur yang telah ditentukan dan meminimalkan perselisihan yang mungkin terjadi.
• Sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang ada.
• Mewujudkan kegiatan usaha yang adil, sehat dan dinamis karena undang-undang usaha tertulis yang jelas.

Sumber hukum bisnis

Hukum bisnis yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari 2 sumber utama, yaitu sumber hukum material yang didasarkan pada agama, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sistem hukum yang berlaku di negara lain.

Sumber lain disebut sumber formal yang bersumber dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga keputusan hakim.

Berikut beberapa contoh sumber hukum bisnis formal yang mengatur jalannya kegiatan usaha atau kegiatan usaha agar berjalan dengan lancar.

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum bisnis mengatur hal-hal seperti penipuan yang mungkin terjadi dalam bertransaksi.
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sumber hukum bisnis ini mengatur hal-hal perdagangan seperti pembentukan badan usaha, misalnya CV dan juga firma.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan sumber hukum bisnis, mengatur tentang aturan jual beli, pinjaman, kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi terkait bisnis lainnya.

Agar lebih memahami, berikut adalah contoh kasus atau ilustrasi terkait hukum bisnis yang diterapkan dalam bisnis atau kehidupan bisnis sehari-hari.

PT Pegadaian memberikan pinjaman modal dengan produk Gadai emas kepada nasabah bernama Indra dengan tenor 120 hari. Dalam perjanjian yang disepakati, ternyata nasabah Indra tidak bisa membayar total pinjaman yang berakhir dengan lelang atas harta nasabah Indra.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, diketahui bahwa aturan tersebut mengacu pada aturan yang dibuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga secara lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan OJK tentang Usaha Pergadaian.

Dengan kesepakatan berdasarkan sumber hukum bisnis dari KUH Perdata dan POJK, Pegadaian berhak melelang agunan berupa emas milik nasabah Indra.

Inilah fungsi hukum bisnis yang mampu melindungi pelaku bisnis atau badan usaha dari sengketa yang terjadi antar pelaku ekonomi. Coba bayangkan jika undang-undang bisnis tidak dibuat, pasti perselisihan yang terjadi akan berlarut-larut dan tidak pernah terselesaikan.

Dengan ini, pelaku bisnis juga akan terlindungi dari transaksi tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lainnya.

Ruang lingkup hukum bisnis

Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang terkait dengan hukum bisnis di masyarakat:

• Kontrak bisnis
• investasi atau investasi
• Merger atau akuisisi
• Jaminan utang
• Sekuritas
• pekerjaan
• Perlindungan Konsumen
• Penyelesaian perselisihan bisnis
• Bisnis internasional
• Hukum perbankan
• Hukum pencucian uang
• Larangan monopoli
• Membeli dan menjual perusahaan

Itulah beberapa informasi terkait pengertian hukum bisnis, tujuan, fungsi, sumber hukum, dan beberapa contoh yang dapat Anda pahami. Semoga bermanfaat!